Analisa Dampak Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terhadap Pemberantasan Kejahatan Korupsi Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia

Analisa Dampak Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terhadap Pemberantasan Kejahatan Korupsi Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia

 

                                                                        Oleh : Octa Dandy Saiyar, SE

 I.  Pendahuluan

 A. Latar Belakang

Pembahasan Deforestasi, tingginya kebutuhan oleh industri yang membutuhkan kayu sebagai bahan baku seperti pulp & paper dan untuk memenuhi kebutuhan kayu di pasar global, terkait kebutuhan industri kayu, deforestasi juga disebabkan oleh praktek illegal loging, deforestasi juga disebabkan oleh alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, deforestasi disumbang oleh transmigrasi. deforestasi juga disebabkan oleh pembakaran hutan, baik karena faktor alam atau karena kesengajaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuka lahan.

Pembahasan Korupsi di sektor lingkungan hidup akan menyebabkan kerugian ekologis yang bersifat jangka panjang. “ Kejahatan korupsi lingkungan hidup, kerugian yang diderita tidak hanya sebatas kerugian negara di dalam perhitungan APBN saja, namun melibatkan juga kerugian ekologis. “ Chandra Hamzah, dalam acara “ Workshop Penyusunan Modul Investigasi dan Penanganan Kasus Korupsi pada Sektor Tata Guna Lahan dan Hutan yang diadakan ICW” pada tanggal 14 September 2012.

 

B. Rumusan Masalah

Tersirat di dalam Laporan Hasil Penelitian, Kinerja Pemberantasan Korupsi dan pencucian Uang di Sektor Kehutanan, 2012, penegakan hukum terhadap tindak kejahatan di sektor kehutanan belum mampu menimbulkan efek jera, karena yang dihukum adalah para pelaku di lapangan, bukan aktor utama perusakan hutan. Persoalan penegakan hukum di sektor kehutanan seperti tidak ada definisi illegal logging, tidak ada sanksi minimum, tidak menjangkau kejahatan lain, tidak menjangkau kejahatan korpirasi, norma Lex Imperfecta atau larangan tanpa sanksi.

C. Tujuan

Tujuan analisa ini adalah untuk melakukan evaluasi Program Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan terhadap rekomendasi Indonesian Corruption Watch didalam pemberantasan korupsi dan pencucian uang di sektor kehutanan, segaris lurus dengan korupsi di sektor lingkungan hidup.

D. Manfaat

Diharapkan menjadi pembelajaran (Educative) untuk berbagai pihak di dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberantasan korupsi dan pencucian uang disektor kehutanan, dan serta sektor lingkungan hidup.

E. Batasan Permasalahan

Data dari Laporan Hasil Penelitian untuk Kinerja Pemberantasan Korupsi dan Pencucian Uang ini hanya sebatas di lingkup sektor Kehutanan, namun tidak mengindahkan sektor lingkungan hidup.

II. Kajian Laporan Hasil Penelitian

Menurut tahapan korupsi kehutanan, mulai dari perizinan, penebangan, pengangkutan, pelelangan hingga pembayaran retribusi dan pajak, Aplikasi Program dan Kegiatan Penegakan Hukum ini memerlukan penanganan secara multi instrument hukum dan multidoor sesuai dengan pemaparan Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2015 s/d 2019.

Menelaah di Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015 s/d 2019, perihal Kondisi Umum, terdapat penanganan untuk perizinan yang harus di monitoring dan evaluasi izin-izin usaha, namun untuk masuk kedalam tahapan di luar tugas dan fungsi Ditjen PHLHK (Pasal 1108 dan 1109 PermenLHK no.9 P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan) memerlukan Strategi Pendekatan Hukum yaitu Penerapan Multi Rejim Hukum (Multidoors) dan Penerapan Multi Instrumen Hukum mengingat kelima tahapan korupsi kehutanan ini merupakan salah satu dari Extra Ordinary Crime yang di tangani di dalam Program dan Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

III. Pembahasan

Dilihat dari sudut pandang tahapan tahapan yang terilustrasi, baik indikasi oknum dari pusat maupun dari daerah tentunya akan meninggalkan jejak kertas (papertrail) dan uang (moneytrail) terhadap perizinan, baik berasal dari pemerintah pusat maupun daerah, namun untuk penanganan ini memerlukan Multi Instrumen Hukum, mengingat oknum pelaku sesungguhnya tidak “akan mudah” untuk di tangkap tangan (pidana), dan untuk perkara perdata pun pasti akan mengalami “penekanan” multi kepentingan, sehingga seringkali yang tertangkap sebatas kaki tangan dari oknum di belakang layar saja dan tidak sampai aktor utama. Sehingga Adanya Kegiatan pengaduan dan pengawasan perizinan merupakan tahapan efektif untuk pemberian sanksi administrasi di dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan sehingga dapat mengarah ke Penindakan Penegakan Hukum yang berlapis baik Pidana maupun Perdata sehingga menimbulkan efek jera.

                   Tahapan Korupsi Kehutanan

Penutup

Kesimpulan

Oleh Karena itu Program dan Kegiatan ini memerlukan Sinergitas penanganan dengan Multi Instrumen dan Multidoor yang membutuhkan pihak KPK, Kejaksanaan, Kepolisian, PPATK maupun Perbankan untuk mengungkap Oknum/dalang (Mastermind) didalam pemberantasan kejahatan Korupsi ini.

Saran

Berbagai penanganan dan evaluasi atas timeline penanganan kasus/perkara Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini sebaiknya diterapkan tidak hanya sebatas teori dan pembahasan di dalam kajian ilmiah semata, namun permasalahan ini sudah urgent dan important serta memerlukan aksi dan eksekusi bersama di lapangan yang terkoordinir dengan sinergi maksimal.

Perubahan Perilaku atas Peran dan Tingkat Keperdulian Masyarakat serta peran serta LSM turut mendukung untuk mengawasi hulu dan hilir permasalahan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tentu hal ini harus sesuai dengan Visi dan Misi Presiden, sehingga Penanganan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat berkelanjutan (Sustainable) dan serta dapat meningkatkan investasi yang sehat tentu turut menunjang perekonomian Indonesia.

Rujukan

  1. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 s/d 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  2. Laporan Hasil Penelitian, Kinerja Pemberantasan Korupsi dan pencucian Uang di Sektor Kehutanan, Indonesian Corruption Watch 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *