Analisa Perbandingan Data Penginderaan Jarak Jauh dengan Laporan Daerah pada Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Tahun 2015

Analisa Perbandingan Data Penginderaan Jarak Jauh dengan Laporan Daerah pada Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia  Tahun 2015

                                                                         Oleh : Octa Dandy Saiyar, SE

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Terlampir di Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Dalam rangka Hut ke-71 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tersirat permasalahan dari sisi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan,

Pemerintah telah berhasil menangani pengaduan masyarakat dengan jumlah 751 kasus di tahun 2015. Penanganan pengaduan diperkirakan akan meningkat di tahun 2016, dengan 235 kasus telah diselesaikan hingga Mei 2016.

Terdapat 29 gugatan perdata terkait dengan isu lingkungan hidup dan kehutanan yang telah selesai, dan 118 perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang selesai hingga meja kejaksaan di tahun 2015.

Program pembangunan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan Nawa Cita ke- 1 dan ke-2

B.Rumusan Masalah

Untuk mencapai target pembangunan di bidang kehutanan, salah satunya terdapat permasalahan meningkatnya kasus hukum yang terkait dengan bidang kehutanan karena lemahnya sistem pengawasan dalam bidang kehutanan. Oleh karena itu Arah Kebijakan dan Strategi Meningkatkan instrumen dan efektivitas penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Oleh karena itu penulis menelaah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang signifikan (Dominan di Kasus Hukum LHK) mempengaruhi pembangunan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diluar Paradigma Pemerintah, kedepan Diperlukan data detail tie in per locus di 34 provinsi hingga tingkat Kabupaten/Kecamatan, sehingga akurasi data bisa di alokasikan untuk efektifitas pencegahan dan pengamanan;

Diluar Faktor Cuaca (Force Majeure), Analisa Tingkat Ketidak perdulian (Ignorance) dan Perubahan Pola perilaku (Behaviour) Masyarakat di sekitar lokasi (locus) kebakaran hutan dan lahan mempengaruhi signifikan baik untuk pencegahan maupun pengamanan;

Tinggi nya tingkat Keperdulian di karenakan kejenuhan Masyarakat akibat bencana asap dari Pembakaran hutan dan lahan (Hampir 18 tahun) merupakan trigger untuk menjalin kesepakatan bersama (common sense) agar di tahun tahun berikutnya tidak terjadi lagi Pembakaran hutan di Republik Indonesia.

C. Tujuan

Menemukan Provinsi Prioritas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di lihat dari sudut pandang luas kebakaran hutan yang di laporkan oleh daerah maupun laporan dari penginderaan jarak jauh (SIPONGI) di tahun 2015, dan disertai data data online untuk melengkapi penanganan kebakaran hutan dan lahan di tahun tahun mendatang.

D. Manfaat

Prioritas utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan untuk pencegahan dan pengamanan hutan di setiap provinsi sebagai acuan atas data terpilah yang disajikan penulis, bukan berarti ada ketidak perdulian atas pronvisi provinsi lain yang mengalami kebakaran hutan dan lahan.

D. Batasan Permasalahan

Data Sipongi dan Laporan Daerah di 34 Provinsi di Indonesia dengan data pelengkap laporan di situs online terkait.

II. Kajian Laporan Hasil Penelitian

 

Dari pemilah data Sipongi sebelum nya terdapat perbedaan data atas luas lahan yang disajikan di tahun 2015 dengan laporan dari daerah di tahun yang sama, dari Total 11.250,78 Hektar jauh dari 261.060,44 Hektar, sehingga memerlukan “update” data premier di dalam forecasting sebelum nya.

Data Terpilah Karhutla Indonesia 2015

Data terpilah diatas memaparkan perbedaan signifikan perbedaan yg drastis dari data yang di tampilkan, namun dari perbandingan data keduanya bisa kita dapatkan 5 provinsi yang masuk dalam kategori “prioritas rawan” untuk di program kan pencegahan dan penegakan hukum atas kebakaran hutan dan lahan.

Provinsi Sumatera Selatan, di tahun 2015 dengan data laporan dari daerah 30984,98 Hektar luas hutan dan lahan terbakar menempati posisi pertama dengan data laporan di lapangan :

Berdasarkan laporan cuaca dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, jarak pandang di kota itu terpantau 6 kilometer. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandara SMB II Palembang, jarak pandang atau visibilitydari pukul 10.00-13.00 WIB tercatat mengalami naik-turun pada angka 4.000-6.000 meter.

Jumlah titik panas di Sumsel berdasarkan satelit Aqua-Terra Modis pada tanggal 13 Oktober 2015 terpantau sebesar 267 titik. Dengan jumlah terbesar berada di daerah Ogan Komering Ilir (OKI), yakni sebanyak 176.

Akses; Jauhnya jarak sumber air dengan lokasi, luas sungainya yang kecil sehingga sedikit menyulitkan saat pengambilan air untuk pemadaman.

Akar permasalahannya adalah masyarakat Sumsel banyak membuka lahan secara membakar – Willem Rampangilei, BNPB.

Kontroversial Keputusan PN Palembang : menyatakan membakar hutan tidak merusak lingkungan karena tanaman masih bisa ditanam kembali. Lalu majelis hakim juga menilai gugatan tersebut tidak bisa dibuktikan menimbulkan kerugian dan kerusakan hayati.

Provinsi Lampung, di tahun 2015 dengan data laporan dari daerah 19695,86 Hektar luas hutan dan lahan terbakar menempati posisi kedua dengan data laporan di lapangan :

Locus; Ada Sembilan daerah yang rawan kekeringan yaitu, Mesuji, lampung timur, lampung selatan, pesawaran, tanggamus, pesisir barat, tulang bawang dan tulang bawang barat – Sobri,BNPB. 

Ada Sepuluh kawasan yang rawan dengan kebakaran hutan yaitu Lampung barat, pesisir barat, tanggamus, lampung timur, pesawaran, Bandar lampung, lampung selatan, tulang bawang, lampung utara dan Mesuji.

Hutan Gambut di Taman Nasional Waykambas yang sangat sulit di lakukan pemadaman saat terjadi kebakaran. TNWK telah menghanguskan 1.400 hektar hutan. Dengan rincian di Seksi Rawabunder sebanyak 300 herktar, Seksi II Resort Totoprojo 600 hektar dan Seksi Kualapenet 500 hektar. – Saiful Bahri, Kadishutprov, Rabu, 9/9/2015

Provinsi Lampung memiliki luas hutan sekitar 1.083.749 hektar, sekitar 60 persennya mengalami rusak parah dan kritis. Kerusakan hutan terjadi, selain dikarenakan kebakaran, juga diakibatkan perambahan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab maupun perusahaan yang tidak  memperhatikan keseimbangan alam. – BEM Unila

Sumber hotspot terbesar di kawasan hutan saat ini adalah perambahan untuk perluasan areal pertanian yang ditanami tanaman semusim dan perburuan liar. Hotspot tertinggi terjadi pada bulan September 32% (102hotspot), Oktober 22 % (69hotspot), dan Agustus 14% (43hotspot) dan terbesar di tahun 2015 terdapat di Way Kanan 17 % (50 Hotspot), Kabupaten Mesuji 15% (48 Hotspot), Kabupaten Lampung Tengah 14% (42 Hospot), dan Kabupaten Lampung Utara 13% ( 41 Hotspot).- Dishutlampung

Hampir seluruh areal hutan yang berlokasi di pinggir jalan lintas timur Sumatera, baik kawasan Register 45, di Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Lampung maupun pepohonan sekitarnya nyaris habis terbakar.

Provinsi Jambi, di tahun 2015 dengan data laporan dari daerah 19528 Hektar luas hutan dan lahan terbakar menempati posisi kedua dengan data laporan di lapangan:

Pada akhir September 2015 lalu, area kelapa sawit milik perusahaan pengelola kelapa sawit di Provinsi Jambi adalah penyumbang titik panas terbesar di Jambi. Titik hotspot kebakaran hutan yang sengaja dibakar ini terdeteksi oleh satelit mencapai 236 dari total 311 titik. Areal terbakar di seluruh wilayah Jambi pada tahun ini sudah lebih dari 5.000 hektar. – Mongabay.

Gubernur Jambi H Zumi Zola menegaskan mendukung penuh aparat keamanan untuk bertindak tegas bagi yang terbukti dalam pelanggaran pembakaran hutan dan lahan, baik perorangan maupun perusahaan. Demikian disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2016 Provinsi Jambi, bertempat Balai Prajurit Korem 042/ Gapu. Kamis (10/03/2016).

80% lokasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi terjadi di kawasan konsesi perusahaan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI). – Rudiansyah, Walhi

Satu per empat wilayah Jambi dikuasai oleh pihak korporasi, di mana 600 ribu hektare untuk perkebunan sawit dan 800 ribu hektare lainnya untuk konsesi hutan tanaman industri.Musri Nauli, Walhi

Locus : Kabupaten Tanjungjabung Timur (Tanjabtim) dengan jumlah hot spot sekitar 190 titik. Kemudian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muarojambi dengan jumlah hot spot 177 titik, Tebo (149 titik), Sarolangun 144 titik dan Batanghari 136 titik. Kemudian kebakaran hutan dan lahan juga terdapat di Kabupaten Tanjungjabung Barat (Tanjabbar) dengan jumlah hot spot 41 titik, Merangin (40 titik), Bungo (30 titik), Kerinci (15 titik) dan Kota Sungai Penuh satu titik.

Dari Luas 528 Ha lahan terbakar di Jambi selama tahun 2015. 13.459 diantaranya lahan gambut yang tersebar di Kabupaten muaro jambi, tanjab timur dan tanjab barat. 6.069 ha terjadi di tanah mineral.- BPBD

Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Kota Jambi berada diangka 730

18 Oktober 2015, BMKG merilis jarak pandang terendah selama kabut asap mencapai 200 meter pada pukul 15.30 wib.

12 Oktober 2015, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi menyebutkan sebanyak 80 ribu jiwa di Provinsi Jambi terserang ISPA

Kalimantan Timur, di tahun 2015 dengan data laporan dari daerah 19179 Hektar luas hutan dan lahan terbakar menempati posisi kedua dengan data laporan di lapangan: Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengeluarkan 14 direktif atau arahan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Menurut dia, sesuai informasi pemerintah kabupaten/kota. Saat ini kabupaten/kota yang telah menyataan siaga darurat adalah Paser, Kutai Kartanegara, Samarinda dan Berau. “Untuk Samarinda telah menyatakan siaga darurat asap dan surat pernyataannya sudah ada

Sulawesi Utara, di tahun 2015 dengan data laporan dari daerah 19179 Hektar luas hutan dan lahan terbakar menempati posisi kelima dengan data laporan di lapangan: Kebakaran lahan terjadi di 3 kawasan gunung di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Gunung Lokon di Kota Tomohon, Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Tenggara dan Gunung Klabat di Kabupaten Minahasa Utara terbakar, serta kawasan konservasi Gunung Dua Sudara di Kota Bitung.

Kalimantan Tengah, di tahun 2015 dengan data laporan dari daerah 122882,9 Hektar luas hutan dan lahan terbakar menempati posisi keenam dengan data laporan di lapangan; Dari 13 kabupaten dan 1 kota di Kalteng, hanya Kabupaten Kotawaringin Timur, Gunung Mas, Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya

Emisi karbon dioksida (CO2) di Provinsi Kalteng telah mencapai 2.237 ppvb – Sutopo Purwo Nugroho,BNPB 

III. Pembahasan

Upaya Melawan kebakaran hutan dan lahan (dalkarhutla) melalui langkah-langkah sebagai berikut :

  1. Memberhentikan perizinan pembukaan lahan baru, lahan yang bermasalah dan melakukan pengawasan terhadap perizinan yang di berikan oleh provinsi masing masing.
  2. Menerbitkan Surat Gubernur tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) yang ditujukan kepada Bupati/Walikota lingkup se-Provinsi;
  3. Membentuk Satgas Dalkarhutla Provinsi Terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla;
  4. Posko Satgas DalKarhutla Provinsi aktif memantau hotspot melalui satelit NOOA 18, Terra, Aqua dilakukan setiap hari, melalui : Deteksi Hotspot/ titik panas website : menlhk.go.id/home; dan Posko Satgas Dalkarhutla Provinsi callcenter
  5. Koordinasi kesiapsiagaan ke instansi terkait tentang sebaran hotspot di berbagai daerah;
  6. Meningkatkan dan mengefektifkan sistem peringatan dini ke seluruh kabupaten;
  7. Groundcheck hotspot dan Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang terpantau di satelit pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan;
  8. Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan  dan pelatihan penyiapan lahan tanpa bakar di desa-desa sekitar kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan;
  9. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan;
  10. Monitoring sumber daya pengendalian kebakaran pada pemegang izin;
  11. Meningkatkan Fasilitas dan Kapasitas SDM Satgas Karhutla
  12. Kepastian Penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.
  13. Mengutuk keras segala bentuk tindakan yang mengakibatkan karhutla di Indonesia.
  14. Meminta kepada legislatif segera membentuk regulasi yang kuat untuk pencegahan karhutla termasuk didalamnya sanksi tegas bagi pelaku tindak karhutla.
  15. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergerak melawan karhutla.
  16. Mengingatkan pemerintah daerah provinsi melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya karhutla.

Penutup

Kesimpulan

Permasalahan Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan salah satu dari Topik Pembicaraan Penanganan atas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia, namun bukan berarti kasus/perkara Lingkungan Hidup dan Kehutanan lainnya tidak menjadi prioritas utama.

Pemilihan data Provinsi dari analisa diatas yang menjadi prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan bukan berarti Provinsi lain tidak turut melakukan penanganan yang intensif terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Saran

Peramalan (forecasting) dengan Data Detail setiap provinsi dari hulu kehilir dari lokasi, luas hutan dan posisi merupakan database yang dapat di olah untuk sinergi penanganan karhutla, dari data lokasi tersebut bisa di tentukan dan memastikan perimeter karhutla di provinsi masing-masing, dan lebih efektif memanfaatkan sumber daya manusia dan penggunaan anggaran didalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Rujukan

  • Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Dalam rangka Hut ke-71 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
  • Data Sipongi, dan laporan Daerah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  • Data Wawancara media via situs online media

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *