Database

RENJA DAN RENSTRA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

  1. [Revisi] Renja 2015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [9 Halaman]
  2. Renstra 2015-2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [ 68 Halaman ]
  3. Lampiran Renstra 2015-2019 [103 Halaman]

 

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

  1. Rencana Strategi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2015 s/d 2019
  2. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2015
  3. Rencana Strategi Sekertariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019
  4. Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015;
  5. Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016;
  6. Rencana Kerja Tahunan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016;
  7. Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017;
  8. Rencana Strategis Sekertariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019;
  9. Rencana Kerja Sekertariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015;
  10. Rencana Kerja Sekertariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016;
  11. Rencana Kerja Sekertariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017;
  12. Rencana Strategis Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi 2015-2019;
  13. Rencana Strategis Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019;
  14. Rencana Strategis Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan 2015-2019;
  15. Rencana Strategis Direktorat Penegakan Hukum Pidana 2015-2019;

FILE HIBAH (Pdf)

  1. No 191/PMK.05/2011 – MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH
  2. No 252/PMK 05/2014 – REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA LEMBAGA DAN SATUAN KERJA 
  3. No 257 PMK 02 2014 – TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN 2015 
  4. Nomor 32 Tahun 2011 – PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 
  5. NOMOR 124 /PMK.05/2012 –  MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION
  6. P.19/Thn 2013 – Pengelolaan Hibah Luar Negeri 
  7. Permen/ppn-4/2011 – Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, Dan Evaluasi Kegiatan Yang Dibiayai Dari Pinjaman Luar Negeri Dan Hibah
  8. PMK  52/2006 – Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah  
  9. PMK 230/2011 – Sistem Akuntansi Hibah (SIKUBAH) 
  10. PMK 143/ 2006 – TATA CARA PENARIKAN DANA PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI
  11. No. 169/pmk 07/2008 – Tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah 
  12. PP 10 tahun 2012 – PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA TATA 
  13. PP NOMOR 10 TAHUN 2011
  14. No. 168/ pmk07/2008 – Tentang Hibah Daerah
  15. No. 169/pmk 07/2008 – Tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah
  16. pmk-53/2006 – Tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Yang Dananya Bersumber Dari Pinjaman Luar Negeri

 

Indonesian National Carbon Accounting System #FREL

  1. FREL – Indonesian National Carbon Accounting System (INCAS) Fact Sheet Final 
  2. FREL – Kebijakan dan Prioritas Pembangunan KPH
  3. FREL – RPJMN BAPPENAS
  4. SK.633 Menhut-II 2014 – Penetapan Tingkat Acuan Emisi Karbon Hutan #FREL
  5. UU 41 Tahun 1999 – KEHUTANAN
  6. 2015 08 07 – PROYEKSI EMISI HUTAN
  7. YETTI FREL [ 7 AGUSTUS 2015] – Hutan dan Proyeksi Emisi 

Analisis Dampak Lingkungan Hidup #AMDAL

  1. No 17 KemenLH 2001 – Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang wajib di lengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 
  2. PERMENDAGRI SIPD – NOMOR 8 TAHUN 2014  – SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
  3. PP-Nomor-27-Tahun-2012 – Izin Lingkungan Hidup

Pegarusutamaan Gender #PUG

  1. PENATAAN ARSITEKTUR DAN INFORMASI KINERJA DALAM RKA-KL 2016 & REVIU ADIK KEMEN LHK 
  2. PPRG Strategi Percepatan pelaksanaan PUG di KL
  3. PPRG Sex-disaggregated data, Gender Statistics
  4. PPRG KONSEP GENDER & DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
  5. Laporan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  6. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarusutamaan Gender Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ta 2015-2016;

RKA K/L DIPA

  1. Permenkeu 57 Tahun  2015 – Standar Biaya Masukan 2015 (Revisi) 
  2. #Planologi Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 – tentang Keuangan Negara 

Penegakan Hukum KLHK

  1. UU 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
  2. UU No 18 TAHUN 2008 PENGELOLAAN SAMPAH
  3. UU NO 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 
  4. UU No 37 Tahun 2014 Konservasu Tanah dan Air 
  5. UU NO 5 TH 1990 KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM