Laporan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

I. Pendahuluan

Pengarusutamaan gender (PUG) lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran baik di tingkat pusat maupun daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

  1. Latar Belakang

Pelaksanaan PUG Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin agar perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi profesi, masyarakat dan yang lainnya sudah responsif gender. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki- laki. Artinya perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Di samping itu penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisa.

PUG telah menjadi salah satu dari 3 (tiga) strategi nasional yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 pada Buku II Bab I. RPJMN ini juga telah memuat kebijakan PUG dalam sistem perencanaan dan penganggaran, menggunakan data terpilah dalam analisis, memuat indikator gender, dan menyusun sasaran pembangunan yang responsif gender.

Pelaksanaan PPRG telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010. Terakhir, ketentuan mengenai PPRG diatur dalam PMK Nomor 112/PMK.02/2012 mengenai Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Secara spesifik, PPRG juga merupakan bentuk implementasi dari Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang menjadi filosofi dasar sistem penganggaran di Indonesia, di mana pengelolaan anggaran menggunakan analisa gender pada input, output, dan outcome pada perencanaan dan penganggaran, serta mengintegrasikan aspek keadilan (equity) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian, Anggaran Responsif Gender (ARG) menguatkan secara signifikan kerangka penganggaran berbasis kinerja menjadi lebih ber keadilan.  Dalam rangka melakukan percepatan pelaksanaan PPRG ini, Pemerintah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama mengenai Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Strategi nasional ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, dan KPP&PA tentang Petunjuk Pelaksanaan PUG melalui PPRG di Kementerian/Lembaga dan menjadi acuan untuk Sub Kelompok Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Beberapa kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PPRG adalah sebagai berikut:

Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Terkait

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4916);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
  9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
  11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
  12. Surat Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP. 30/M.PPN/HK/03/2009 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Perencanaan
  13. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

Latar Belakang Pengarusutamaan Gender Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

  1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 496/MenLHK-Setjen/Rocan/2016 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
  3. (PUG) tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutnan;
  4. Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.12/PHLHK/SET/SET.1/6/2016 tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tujuan Pengarusutamaan Gender Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

  1. Sebagai rujukan untuk pelaksanaan Percepatan PUG melalui PPRG di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar lebih terarah, sistematis, dan sinergis dilingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  2. Sebagai Laporan Pelaksanaan Kegiatan, untuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KPP dan PA, Bappenas dan Kemenkeu dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG di Kementerian/ Lembaga, khususnya pelaksanaan PUG di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sasaran Pengarusutamaan Gender Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

  1. Pembentukan Sub Kelompok Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  2. Terlaksananya Koordinasi Sub Kelompok Kerja lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  3. Pelaksanaan Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) mulai dari Pembuatan Data Terpilah gender dan Kelompok Usia, Pelatihan Indentifikasi Program dan Kegiatan yang Responsive Gender, Pelatihan Penyusunan Anggaran Responsif Gender;
  4. Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PUG Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

II. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan PUG adalah pengambil keputusan tidak menyadari bahwa keputusan/ kebijakan yang diambil dan/atau proses pengambilan keputusan/ kebijakan seringkali bersifat netral gender, yaitu hanya memperhatikan dari sudut pandang tugas dan fungsi dari instansi tersebut atau prioritas nasional semata, tanpa melihat adanya kelompok yang terlibat dan pengguna manfaat (kelompok sasaran) yang berbeda. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk memperkecil kesenjangan partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yaitu dengan melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Dalam penerapannya, ARG dibagi dalam 3 kategori, yaitu:

  1. Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender;
  2. Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis aki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumberdaya;
  3. Anggaran pelembagaan kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

Melalui penerapan PRG dan ARG, diharapkan perencanaan dan penganggaran akan:

  1. Lebih efektif dan efisien.

Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran perempuan dan laki-laki, kondisi perempuan dan laki-laki, kebutuhan perempuan dan laki-laki serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian analisis gender akan melihat, meneliti dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki melalui penetapan program/kegiatan dan anggaran, menetapkan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/kegiatan, kapan dan bagaimana program/ kegiatan akan di-lakukan.

  1. Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan.

Dengan analisis situasi/analisis gender dapat diidentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga dapat membantu para perencana maupun pelaksana untuk menemukan solusi dan sasaran yang tepat untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda tersebut.

Sehingga dengan menerapkan analisis situasi/analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, diharapkan kesenjangan gender yang terjadi pada tingkat penerima manfaat pembangunan dapat diminimalisir/dihilangkan.

ARG bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki, dan kemudian menganalisa apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan perempuan serta kebutuhan laki-laki. Oleh karena itu ARG melekat pada struktur anggaran (program, kegiatan, dan output) yang ada dalam RKA-K/L. Suatu output yang dihasilkan oleh kegiatan akan mendukung pencapaian hasil (outcome) program. Hanya saja muatan substansi/materi output yang dihasilkan tersebut dilihat dari sudut pandang (perspektif ) gender. Dalam menerapkan ARG, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1). Penerapan ARG dalam sistem penganggaran diletakkan pada output. Relevansi komponen input dengan output yang akan dihasilkan harus jelas.

2). Penerapan ARG difokuskan pada kegiatan dan output kegiatan dalam rangka:

  1. Penugasan prioritas pembangunan nasional dan pencapaian MDGs;
  2. Pelayanan kepada masyarakat (service delivery); dan/atau
  3. Pelembagaan pengarusutamaan gender/PUG (termasuk didalamnya capacity building, advokasi gender, kajian, sosialisasi, diseminasi dan/atau pengumpulan data terpilah).

3). ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik perempuan maupun laki-laki (keadilan dan kesetaraan gender).

4). ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender, tapi lebih luas lagi, bagaimana anggaran dapat memberikan manfaat yang adil untuk perempuan dan laki-laki. Prinsip tersebut mempunyai arti sebagai berikut:

  1. ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki;
  2. ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki;
  3. ARG bukanlah dasar untuk meminta tambahan alokasi anggaran;
  4. Adanya ARG tidak selalu berarti penambahan dana yang dikhususkan untuk program perempuan;
  5. Alokasi ARG bukan berarti hanya terdapat dalam program khusus pemberdayaan perempuan;
  6. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% untuk laki-laki 50% untuk perempuan dalam setiap kegiatan; dan atau
  7. Tidak semua program/kegiatan/output harus dilakukan analisis gender.

K/L yang diwajibkan menerapkan ARG adalah K/L yang telah mendapatkan pendampingan PPRG oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA).

Pengintegrasian aspek gender ke dalam perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Aspek gender bisa diintegrasikan di dalam setiap tahapan perencanaan. Secara umum, aspek gender terintegrasi dalam bentuk:

  1. Pada tahap identifikasi potensi dan kebutuhan, aspek gender masuk dalam bentuk analisis situasi/analisis gender.
  2. Pada perencanaan anggaran, maka formulasi kebijakan dilakukan dengan memperhatikan gender.
  3. Pada implementasi anggaran dilaksanakan dengan memperhati- kan partisipasi perempuan dan laki-laki.
  4. Pada kegiatan pemantauan dan evaluasi menggunakan berbagai indikator yang sensitif gender.

Penyusunan PPRG diawali dengan pengintegrasian isu gender dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Analisis situasi/analisis gender dilakukan pada setiap tahapan perencanaan dan penganggaran. Dokumen perencanaan meliputi RPJMN, Renstra K/L, RKP, dan Renja K/L, sedangkan dokumen penganggaran meliputi RKA-K/L beserta data dukungnya yang merupakan RKA-K/L disusun berdasarkan Renja-K/L, RKP, dan Pagu Anggaran K/L yang memuat informasi kinerja dan rincian anggaran. Sedangkan Informasi Kinerja paling sedikit memuat program, kegiatan, dan sasaran kinerja. Sehingga irisan dari dokumen perencanaan dan penganggaran terletak pada program dan kegiatan.

Alur pikir dan keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut dapat dilihat pada diagram berikut ini:

 

 

  1. Instrumen Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

Secara garis besar, teknik penyusunan penganggaran yang responsif gender dapat dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu: (1) Analisis gender; dan (2) penyusunan GBS.

  1. Analisis Gender

Analisis gender dilakukan dengan mengkaji isu/kesenjangan gender dalamm output kegiatan. Pada proses ini diperlukan piranti/alat untuk menganalisis gender, seperti model: Harvard, Moser, SWOT, PROBA, GAP, dan lain sebagainya. Dalam melakukan tahap analisis gender ini, pendampingan yang dilakukan oleh KPP & PA menggunakan alat analisis Gender Analysis Pathway (GAP). Dengan telah teridentifikasinya isu/ kesenjangan gender yang ada pada level output kegiatan melalui analisis gender yang ada pada level output kegiatan melalui analisis gender, maka informasi yang ada kemudian dimasukan kedalam dokumen GBS. Analisis yang digunakan sebagai contoh dalam pedoman ini adalah Gender Analysis Pathway (GAP) yang meliputi Sembilan langkah sebagai berikut:

Langkah 1: Melaksanakan analisis tujuan dan program dan kegiatan/sub-kegiatan yang ada.

Langkah 2: Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (data yang kualitatif atau kuantitatif ). Jika data terpilah tidak tersedia, dapat menggunakan data- data proksi dari sumber lainnya.

Langkah 3: Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Cantumkan isu yang relevan.

  • Akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki;
  • Partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan ke butuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan;
  • Kontrol, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama ke pada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan;
  • Manfaat, yaitu indentifikasi apakah kebijakan/program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki;

Langkah 4: Menemukenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya dan kapasitas organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender.

Langkah 5: Menemukenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan/subkegiatan.

Langkah 6: Reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan/ sub-kegiatan pembangunan menjadi responsif gender (bila tujuan yang ada saat ini belum responsif gender). Reformulasi ini harus menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang diidentifikasi di langkah 3,4, dan 5.

Langkah 7: Menyusun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan/sub-kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.

Langkah 8: Menetapkan base-line sebagai dasar untuk mengukur kemajuan yang dapat diambil pada data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran.

Langkah 9 : Menetapkan indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3,4 dan 5.

Integrasi GAP dalam penyusunan dokumen Renja K/L seperti tercantum dalam tabel berikut:

  1. Gender Budget Statement

Gender Budget Statement (GBS) adalah Pernyataan Anggaran Gender disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) yang merupakan dokumen akuntabilitas-spesifik gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. GBS diartikan pula sebagai dokumen yang menyatakan tentang adanya kesetaraan gender dalam perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan. Mengacu pada pengertian diatas, maka  telah dilakukan analisis gender. Dalam praktek penganggaran K/L, GBS disusun pada saat mengajukan RKA-K/L ke Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Anggaran.

Pada intinya, GBS terdiri atas komponen sebagai berikut:

  1. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan output yang rumusannya sesuai dengan hasil restrukturisasi program/ kegiatan;
  2. Tujuan output kegiatan; merupakan rumusan dicapainya output;
  3. Analisis situasi; berisi tentang uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output, berupa data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab kesenjangan gender baik internal maupun eksternal, serta menerangkan bahwa output/sub-output kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Pada analisis situasi ini juga dijelaskan isu gender pada sub-output/komponen yang merupakan bagian/ tahapan dalam pencapaian output. Isu gender dapat dilihat dengan menggunakan 4 (empat) aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pada level sub-output/komponen;
  4. Rencana aksi; terdiri atas sub-output/komponen input. Tidak semua sub-output/komponen input yang ada dicantumkan, tetapi dipilih hanya sub-output/komponen input yang secara langsung mengubah kondisi ke arah kesetaraan gender. Jika output tersebut mempunyai sub-output, bagian ini menerangkan tentang sub- output yang terdapat isu gendernya. Namun jika tidak mempunyai sub-output, maka bagian ini menerangkan komponen yang terdapat isu gendernya;
  5. Besar alokasi dana untuk pencapaian output;
  6. Dampak/hasil output kegiatan; merupakan dampak/hasil dari pencapaian output kegiatan secara luas, dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada bagian analisis situasi;
  7. Penanda tangan GBS adalah penanggungjawab Kegiatan yang dijelaskan dalam GBS tersebut.

III. PENUTUP

Mengingat bahwa kesinambungan PPRG sangat penting dalam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender, maka analisis gender dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan, perlu dilanjutkan dan di-tingkatkan. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PPRG seperti lemahnya komitmen para penentu kebijakan baik di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, minimnya pakar analisis gender karena kurangnya alokasi dana untuk peningkatan kapasitas, dan terbatasnya informasi dan data terpilah berdasar jenis kelamin, perlu mendapat perhatian secara seksama agar pelaksanaan strategi PUG dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan di masa yang akan datang.

Petunjuk Pelaksanaan ini menjelaskan metode penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang dilakukan dengan analisis gender, penyusunan GBS, dan pengintegrasian hasil analisis gender dalam RKA-K/L. Pelaksanaan juklak dapat disesuaikan dengan perkembangan setiap kementerian/lembaga. Setiap kementerian/ lembaga diharapkan dapat melakukan inovasi dan mengembangkan juklak ini sesuai dengan perkembangan masing-masing K/L.

Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan dapat mempermudah dan membantu perencana di kementerian/lembaga untuk menyusun anggaran responsif gender dalam konteks anggaran berbasis kinerja. Seluruh kementerian/lembaga dapat menggunakan Petunjuk Pelaksanaan ini sebagai acuan kerja dalam menyusun kebijakan/program/kegiatan dan pelaporan akuntabilitas kinerja yang responsif gender.

 

Sumber :

  1. Pelatihan Fasilitator PUG;
  2. Sosialisasi dan Advokasi PUG;
  3. Petunjuk Pelaksanaan PPRG untuk K/L BAPPENAS; here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *